<p><strong>Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung beserta jajarannya menghadiri undangan kunjungan kerja lapangan dalam rangka menindaklanjuti pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanjung Benoa. Hadir dalam kunjungan kerja DPRD Komisi II, Dinas PUPR, Camat Kuta Selatan, Bendesa Tanjung Benoa, Lurah Tanjung Benoa, Kepala Lingkungan dan Krama Tanjung Benoa. Untuk mewujudkan visi dan misi dari Bupati Badung yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung, maka dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung berkeinginan untuk menjadikan DTW Tanjung Benoa untuk menjadi pilot project penerapan E- Money, sehingga terjadi keseragaman tarif antara Industri Wisata Bahari yang ada di kawasan Tanjung Benoa, mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh Tanjung Benoa.</strong><br /> <br /> Komisi II DPRD Kabupaten Badung menyambut baik rencana tersebut dan mengharapkan Dinas Pariwisata untuk melakukan koordinasi sehingga terjadi harmonisasi antara Pemerintah, Desa Adat, dan pihak Asosiasi dalam penetapan nominal retribusi yang akan dikenakan. Ada beberapa point yang ditekankan oleh perwakilan Komisi II yaitu:</p> <p>(1) Menindaklanjuti ide pilot project E- money terhadap DTW Tanjung benoa dengan mengedepankan harmonisasi antara Pemerintah, Desa Adat dan Asosiasi yang ada di Tanjung Benoa,</p> <p>(2)  Agar memanfaatkan masa pandemi untuk berbenah agar tidak tergerus persaingan dengan daerah pariwisata tetangga, apalagi dengan adanya 10 Bali baru yg ditetapkan pemerintah pusat sehingga Bali, pada khususnya Kabupaten Badung dapat mewujudkan quality tourism ke depannya,</p> <p>(3) Agar melaksanakan kajian tentang keberlanjutan DTW di Kabupaten Badung, termasuk penanganan sampah di sepanjang pantai, termasuk sampah plastik, maupun sampah kiriman, sehingga wisatawan yang datang ke Bali merasa nyaman untuk menghabiskan waktu mereka di Bali, (4)Agar segera membuat kajian untuk mencarikan hak agar dapat dilakukan pengelolaan sepanjang pantai oleh masyarakat sehingga seluruh DTW yang ada di Kabupaten Badung mempunyai payung hukum yang pasti sehingga tidak terjadi pemungutan liar di seluruh DTW Kabupaten Badung, (5) Agar mencarikan format yang pas untuk pelaksanaan sistem pengelolaan DTW Tanjung Benoa sehingga mampu mengakomodir keinginan semua pihak.</p> <p>Disamping itu ada juga keinginan dari perwakilan masyarakat setempat untuk pengadaan infrastruktur di sekitar Tanjung Benoa berupa jalan lingkar barat untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi jika liburan tiba.</p>